Studi Pemantauan Situs Informasi DPRD KOta/Kabupaten Provinsi Jawa Timur
DPR RI, Situs Normal, ******* (8)
DPRD Provinsi, Situs Normal, ******* (7)
24 (23/1)
1. Kabupaten Bangkalan, Situs Normal dan Bagus, ***** (5)
2. Kabupaten Banyuwangi, Situs Normal dan Bagus, ******(6)
3. Kabupaten Blitar, Situs Normal dan Bagus, ******(6)
4. 6. Kabupaten Gresik, Normal, *** (3)
5.7. Kabupaten Jember, Normal Dan Bagus, ****** (6)
6.9. Kabupaten Kediri, Normal Dan Bagus, **** (4)
7.11. Kabupaten Lumajang, Normal Dan Bagus. ***** (5)
8.13. Kabupaten Magetan, Normal Dan Bagus, **** (4)
9.5. Kabupaten Bondowoso, Normal Dan Bagus. ***** (5)
10.14. Kabupaten Malang, Normal Dan Bagus, ****** (6)
11.16. Kabupaten Nganjuk, Normal Dan Bagus. ***** (5)
12. 17. Kabupaten Ngawi, Normal Dan Bagus, **** (4)
13. 18. Kabupaten Pacitan, Normal Dan Bagus. ***** (5)
14. 21. Kabupaten Ponorogo, Normal Dan Bagus, **** (4)
15. 22. Kabupaten Probolinggo, Normal Dan Bagus. ***** (5)16.25. Kabupaten Situbondo, Normal Dan Bagus, ****** (6)
17. 26. Kabupaten Sumenep, Normal Dan Bagus, ****** (6.5)
18. 28. Kabupaten Tuban, Normal Dan Bagus, ****** (6.5)
19. 29. Kabupaten Tulungagung, Normal Dan Bagus, ada dua tampilan **** (4)
20. 30. Kota Batu, Normal Dan Bagus, **** (4)
21 34. Kota Malang, Normal Dan Bagus. ***** (5)
22. 36. Kota Pasuruan, Normal Dan Bagus. ***** (5)
23. 37. Kota Probolinggo, Normal Dan Bagus. ***** (5)
1
1.23. Kabupaten Sampang, ada, tetapi berisi informasi setwan bukan DPRD
14 (5/7/2)
5
1. 24. Kabupaten Sidoarjo, ada tetapi off, beberapa kegiatan diambil alih setwan
2.4. Kabupaten Bojonegoro, ada tetapi off, diambil alih setwan
3. 31. Kota Blitar, ada tetapi off, diambil alih setwan
4. 35. Kota Mojokerto, ada tetapi off, diambil alih setwan cq. satu data Indonesia
5. 38. Kota Surabaya, ada tetapi off
7
1. 20. Kabupaten Pasuruan, Tidak Ada domain, diambil alih setwan
2.8. Kabupaten Jombang, Tidak Ada domain, diambil alih setwan
3.10. Kabupaten Lamongan, Tidak Ada domain, diambil alih setwan
4.12. Kabupaten Madiun, Tidak Ada domain, diambil alih setwan
5.15. Kabupaten Mojokerto, Tidak Ada domain, diambil alih setwan
6. 19. Kabupaten Pamekasan, Tidak Ada domain, diambil alih setwan
7. 33. Kota Madiun, Tidak Ada domain, diambil alih setwan
2
1. 27. Kabupaten Trenggalek, tidak ada domain, diambil alih setwan, dan jdih
2. 32. Kota Kediri, tidak ada domain, diambil alih setwan, dan jdih
Informatika News Line dengan Lembaga Studi Penegakan Demokrasi melakukan proses studi dan pemantauan layanan situs on line DPRD Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur.
Hasil studi yang dilakukan di awal pekan Juni 2026 (sampai 07/06) menunjukkan telah terjadi proses pengambil-alihan site informasi DPRD oleh OPD setwan (sekretaris dewan) yang sebenarnya merupakan bagian dari unsur eksekutif non legislatif di Pemerintah Kota dan Kabupaten.
Sebanyak 14 kota/kabupaten di Jawa Timur terindikasi melakukan proses penghapusan fungsi informatif DPRD Kota/Kabupaten dan coba digantikan oleh sekretaris dewan, jdih, dan program satu data Indonesia.
Sebanyak 5 situs DPRD Kota/Kabupaten dihapus secara bertahap eksistensi domain DPRD Kota/Kabupaten nya, dan fungsi informatifnya coba digantikan oleh situs sekretaris dewan.
Kota Mojokerto menggantikan fungsi informatif web DPRD ini dengan program satu data Indonesia dari pemerintah pusat.
Sementara Kota Surabaya tidak tampak ada pengambilalihan fungsi aktivitas DPRD oleh situs setwan. Di Surabaya situs setwan DPRD sendiri dalam kondisi relatif tidak aktif, sementara itu situs satu data Indonesia tak ada tampilan selain notifikasi adanya kesalahan server internal.
Bojonegoro dan Kota Blitar terang-terangan menghapus tampilan domain DPRD dan menggantikan nya dengan fungsi sekretaris dewan.
Sementara Kabupaten Sidoarjo mencoba mengambil pelan-pelan kegiatan DPRD yang di situs sebelumnya di off kan dalam kondisi relatif memiliki aktivitas meskipun dalam level yang rendah.
Sebanyak 7 Kota/Kabupaten terang-terangan menghapus domain DPRD dan digantikan dengan domain setwan. Jika dicari di mesin pencari DPRD kota kabupaten bersangkutan, tidak akan ditemukan situsnya kecuali situs setwan DPRD Kota/Kabupaten.
Sementara dua kota kabupaten lainnya situs DPRD diambil alih oleh JDIH.
Meskipun ada 14 Kota/Kabupaten yang mencoba menghapus eksistensi site DPRD di dunia cyber, akan tetapi sebanyak 24 kota/kabupaten lainnya masih memelihara dengan baik situs layanan informasi DPRD ini dengan baik. Sebanyak 63 % situs DPRD Kota/Kabupaten di Jawa Timur masih beroperasi dengan normal. Domain DPRD tidak dihapus dan tetap menampilkan informasi, meskipun tercatat situs DPRD Kabupaten Sampang, situs informasi DPRD ini malah berisi kegiatan sekretaris Dewan, dan menyingkirkan sama sekali kegiatan DPRD.
Kondisi pengelolaan situs informasi DPRD Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur ini mengundang pertanyaan, karena di tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional, situs DPRP Provinsi tidak ada indikasi diambil alih oleh informasi Sekretaris DPRD Provinsi atau DPR RI. Tanpa memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat, penonaktifan dan penghapusan situs DPRD Kota/Kabupaten ini sekilas menjadi sebuah indikasi penghapusan fungsi legislatif oleh fungsi eksekutif di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur. Dengan penghapusan situs DPRD dan digantikan oleh Situs Setwan DPRD ini menjadi indikasi demokrasi di Tingkat Kota/Kabupaten berubah menjadi totaliter. Memberangus fungsi informatif legislatif di dunia cyber dan mengontrol bahkan menggantikannya dengan fungsi sekretariat DPRD. Padahal yang dipilih oleh rakyat dan patut ditampilkan sebagai wakil rakyat adalah wajah DPRD dan bukan wajah sekretriat DPRD yang memang dibuat untuk melayani seluruh kegiatan DPRD.
Contoh situs DPRD Provinsi dan DPR RI seharusnya menjadi contoh pengelolaan situs DPRD Kota/Kabupaten Di Jawa Timur. Bukan membuat standar sendiri, menggantikan fungsi informatif situs DPRD dengan fungsi sekretariat dewan. Yang menjadi wakil rakyat hasil Pilkada itu DPRD atau Sekretariat Dewan ? Pertanyaan untuk 14 Kota/Kabupaten yang kompak menghapus domain DPRD dan menggantikakan dengan domain sekretariat dewan.
Berikut 14 kota/kabupaten yang terang-terangan menghapus fungsi informatif DPRD di ranah cyber dan menggantikan dengan fungsi Sekretariat dewan yang bahkan tidak dipilih rakyat dalam Pilkada. Sekretariat Dewan di Kota/Kabupaten ini mencoba membuat standar pengelolaa informasi sendiri yang berbeda dengan 24 kota/kabupaten lain, situs DPRD Provinsi Jawa Timur, dan bahkan contoh situs DPR RI.
1. Kabupaten Sidoarjo
2. Kabupaten Bojonegoro
3. Kota Blitar
4. Kota Mojokerto
5. Kota Surabaya
6. Kabupaten Pasuruan
7. Kabupaten Jombang
8. Kabupaten Lamongan
9. Kabupaten Madiun
10. Kabupaten Mojokerto
11. Kabupaten Pamekasan
12. Kota Madiun
13. Kabupaten Trenggalek
14. Kota Kediri
0 Komentar